Hukum Tertulis di Buku, Judi Berjalan Bebas di Desa Boro Gragal

MALANG — Suasana perjudian sabung ayam dan dadu kini makin bebas berputar di wilayah Desa Boro Gragal, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang. Kegiatan yang seharusnya ditegas oleh aparat justru berjalan dengan ritme yang makin padat, dan warga mulai berani membicarakan kekhawatirannya, meskipun tetap memilih menyembunyikan identitas demi keamanan diri.

Berdasarkan informasi rahasia yang diterima dari masyarakat di lokasi, kegiatan perjudian ini diketahui dikelola oleh orang bernama STN sebagai pemilik, sementara PR bertindak sebagai pengendali lapangan. Kedua nama ini menjadi pusat jalannya pertaruhan yang rutin digelar di tengah lingkungan warga.

Warga menyampaikan bahwa sebelumnya dalam satu minggu kegiatan sabung ayam dan dadu itu berlangsung lima kali. Namun belakangan ini frekuensinya bertambah. Kemarin masih tercatat lima kali tarung, dan saat ini sudah naik menjadi enam kali dalam satu minggu. Peningkatan frekuensi ini menjadi tanda bahwa pelaku merasa makin nyaman menjalankan usahanya.

Warga yang melaporkan merasa cemas karena kegiatan perjudian itu makin terbuka dan sulit dihentikan. Mereka bertanya, di mana peran pengawasan dan penindakan dari aparat di wilayah Karangploso, mengapa judi sabung ayam dan dadu bisa makin sering digelar tanpa gangguan yang nyata.

Masyarakat menuntut penindakan yang tegas dan transparan. Jangan biarkan Desa Boro Gragal menjadi tempat di mana hukum hanya dibaca di undang‑undang, sementara di lapangan perjudian tetap bebas

Dasar Hukum Perjudian Sabung Ayam dan Dadu di Indonesia

1. Undang‑Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang‑undang ini secara tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memperberat ancaman hukuman. Perjudian dinyatakan bertentangan dengan agama, kesusilaan, serta moral Pancasila, dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara .

2. KUHP Lama (Pasal 303 dan Pasal 303 bis)

Pasal 303 KUHP mengancam pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp25 juta bagi siapa saja yang tanpa izin menawarkan kesempatan berjudi, menjadikannya mata pencaharian, atau melibatkan khalayak umum dalam perjudian .

Pasal 303 bis KUHP mengatur sanksi bagi orang yang ikut bermain judi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp10 juta .

3. KUHP Baru — Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 426 ayat (1) mengancam penyelenggara, orang yang menawarkan kesempatan berjudi, atau menjadikan judi sebagai pencaharian dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar .

Pasal 427 mengatur sanksi bagi orang yang menggunakan kesempatan bermain judi, dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta .

4. Kaitan dengan Kasus di Desa Boro Gragal, Karangploso

Semua bentuk sabung ayam yang disertai taruhan dan judi dadu di wilayah tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana perjudian. Baik pemilik (STN), pengendali lapangan (PR), maupun para pemain semuanya memiliki dasar hukum yang jelas untuk ditindak. Hukum tidak memberikan ruang pembiaran, dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melaksanakan penindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Redaksi memberikan hak jawab bagi siapa saja yang merasa dirugikan.